Ini Blog Siapa?

Blog ini sebagian besar menginformasikan tentang berita-berita yang unik dan menarik tapi fakta, dicampur dengan postingan yang menambah wawasan untuk anda!

  • RSS
  • Skype
  • Facebook
  • Yahoo

Twitter

Materi Sejarah Kelas 3 SMA

Author Unknown - -
Home » Materi Sejarah Kelas 3 SMA

STANDAR KOMPETENSI
 Merekonstruksi perjuangan  bangsa Indonesia sejak masa ORDE BARU  sampai  masa Reformasi

KOMPETENSI DASAR
a. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru
b. Perkembangan masyarakat Indonesia  pada masa Reformasi

ORDE BARU
berarti masa atau zaman yang baru

Kapan dimulainya masa Orde Baru? Orde Baru dimulai sejak Supersemar diterima oleh Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966.

MENGAPA ORDE BARU BISA MUNCUL ?? Peristiwa Apakah yang terjadi?
Yang terjadi adalah Peristiwa SUPERSEMAR!
•          SUPERSEMAR
  Adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto yang berisi perintah agar “
Letjend Soeharto, atas nama Presiden:
•          Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan Revolusi  serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.
•          Mengadakan Koordinasi dengan panglima2 angkatan lain dengan sebaik-baiknya
•         
Melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.

SUPERSEMAR



HAKEKAT ORDE BARU
•          Orde Baru pada hakekatnya bukanlah penyangkalan terhadap yang lama tetapi lebih sebagai pembaharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis.  Orde Baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau.
•          ORDE BARU MEMILIKI TEKAD YANG KUAT yaitu : Melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan Konsekwen dan mencegah jangan sampai ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Setelah mendapatkan Supersemar
Letjend Soeharto dengan tegas mengambil tindakan;
    1. membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
    2. mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat G.30.S/PKI
    3. membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan
    4. memberhentikan 62 anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormasnya.
  1. Selanjutnya MPRS mengeluarkanTap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah Negara dari presiden Soekarno dan  mengangkat letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. 
  2. Ketetapan ini disusul dengan ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/ 1968 tentang pengangkatan letnan Jenderal Soeharto sebagai presiden RI menggantikan presiden Soekarno.
Ciri-Ciri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru
•          letjen Soeharto membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera. Kabinet Ampera mempunyai Program disebut catur karya Kabinet ampera yaitu:
1.       Memperbaiki  prikehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan;
2.       Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (15 Juli 1968);
3.       Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai  dengan ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
4.       Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan antikolonialisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
•          Pada tanggal 22 Febuari 1967 dengan penuh kebijaksanaan presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada jenderal Soeharto sebagai pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.
   Penyerahan itu tertuang dalam pengumuman presiden mandataris MPRS, panglima tertinggi ABRI tanggal 22 Febuari 1967.

Kebijakan Dalam Negeri
•         Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. 
–        Kebijakan jangka pendek diambil untuk mengatasi kekurangan beras yaitu ;
1.      meningkatkan impor beras dan bahan-bahan pengganti beras
2.      Memperbesar suplai pasaran dan
3.      Memperlancar distribusi beras antar daerah
Kebijakan jangka panjang diarahkan untuk :
1.      meningkatkan produksi beras
2.      pengarahan impor
3.      perencanan bidang ekonomi dan keuangan

Pada awal orde baru, kondisi ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan, ditandai dengan :
–        inflasi mencapai 600 persen,
–        utang luar negeri sebesar 2,4 miliyar dollar,
–        hancurnya infrastruktur,
–        kemerosotan kapasitas produksi industri dan ekspor  dan
–        tidak berfungsinya anggaran dan sektor pajak.
–        Pada masa orde lama politik luar negeri Indonesia telah menyimpang dari politik Bebas Aktif contohnya;
–        Indonesia membentuk poros Pyongyang – Beijing – Jakarta yang membuat Indonesia terisolasi dari pergaulan dengan negara-negara lain.
–        Indonesia melakukan politik konfrontasi dan intervensi terhadap Malaysia.

•          Penyimpangan politik Luar negeri itu kemudian diperbaiki pada masa orde Baru dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara lain.  Kebijakan memperbaiki hubungan luar negeri tersebut kemudian   dipertegas lagi dalam ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tanggal 6 Juli 1966 yang merumuskan politik luar negeri Indonesia yang sepenuhnya didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.



•          Berdasarkan ketetapan MPRS, pemerintah orde baru mengambil langkah-langkah politik luar negeri, seperti :
a. normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia,
b. aktif kembali dalam keanggotan PBB,
c.menjalin kerja sama dengan Negara-negara lain.

Normalisasi Hubungan Dengan Malaysia
mulai di rintis dalam pertemuan di Bangkok pada tanggal 29 mei 1966 s/d 1 Juni 1966.  Delegasi Indonesia dipimpin Menlu Adam Malik sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Menlu Tun Abdurrazak. Pertemuan tersebut menghasilkan Persetujuan Bangkok atau Bangkok agreement yang isinya yaitu :
Isi Persetujuan Bangkok
  1. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menentukan kedudukannya dalam Federasi malaysia
  2. Pemerintah setuju pemulihan hubungan diplomatik
  3. Permusuhan akan dihentikan
Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
      Pada tanggal 28 september 1966 Indonesia  kembali menjadi anggota PBB dengan diwakili oleh :
  1. Menlu Adam Malik,
  2. Laksamana udara Rusmin Nuryadin,
  3. M.Yusuf, 
  4. L.N.Palar, dan
  5. Ruslan Abdul Gani.
       Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB di sambut baik  oleh negara lain.
Penjadwalan Utang Luar Negeri
•          Karena hutang zaman orde lama berjumlah 2,7 milyar dollar AS, maka penjadwalan hutang luar negeri harus dilakukan.
•          Kondisi keuangan yang buruk menyebabkan pemerintah orde baru meminta penundaan pembayaran hutang tersebut.


Penataan Kehidupan Politik dan Ekonomi
•          Orde baru lahir dilandasi semangat untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan pada masa orde lama.
•          Pemilihan Umum
•          Pemilu merupakan suatu proses bagi rakyat untuk menentukan wakil wakilnya yang  akan duduk di kursi DPR atau MPR. 
•          Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan secara berturut turut mulai dari tahun 1971, 1977,1982, 1987,1992, 1997. 
•          Pada masa Orde baru partai politik digabungkan menjadi hanya 3 partai saja yaitu :
a.       PPP dengan lambang Ka’bah dan simbol warna hijau
b.      Golkar dengan lambang pohon beringin dan simbol warna kuning
c.       PDI  dengan lambang kepala banteng dan simbol warna merah.

•           Pengelompokan ini dimaksudkan  untuk menyederhanakan kehidupan partai politik  di Indonesia dan pemerintah lebih mudah mengontrolnya.
Pemilu 1971
•          Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971.
•          Pelaksanaan pemilu tahun 1971 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969. 
•          Pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu (OPP), yaitu :
1. Partai Katolik,
2. Partai Serikat Islam Indonesia,
3. Partai Nahdatul Ulama,
4. Partai Muslimin Indonesia,
5. Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Murba, PNI, Partai Islam PERTI, dan Partai IPKI.
Pemilu 1977           
   Pemilu dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977.. Melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang parpol dan Golkar ditetapkan bahwa pemilihan umum hanya diikuti oleh dua parpol dan satu Golongan Karya.
Pemilu 1977 diikuti 3 kontestan, yaitu ;
  1. partai persatuan pembangunan (hasil fusi NU, PSII, Partai Muslimin  dan PERTI),
  2. Partai Demokrasi Indonesia (hasil fusi Partai Katolik, PNI, Partai Kristen Indonesia, MURBA dan IPKI) dan
  3. Golongan Karya.
     DPR hasil pemilu 1977 memilih Adam Malik sebagai ketua DPR-MPR. Pada sidang MPR tahun 1978 ditetapkan GBHN 1978-1983 dan penetapan Jenderal Soeharto sebagai presiden dan H. Adam Malik sebagai wakil presiden.
Pemilu 1982
•          Pemilihan umum ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pada tahun 1982 Golkar berhasil memperoleh suara mayoritas sehingga kedudukan dan peranannya dalam pemeritahan semakin kuat dan mantap.
•          Selanjutnya, ditetapkan H. Amir Machmud sebagai ketua MPR/DPR.
•          Pada sidang umum MPR tanggal 1-11 Maret 1983 diambil keputusan penetapan GBHN 1983-1988, dan penetapan Jenderal Soeharto sebagai presiden serta Jenderal Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden.
Pemilu 1987
•                          Dalam upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemilu-pemilu 1987 pemerintah Orde Baru telah melakukan perubahan dan penyempurnaan UU pemilu, yaitu perubahan Undangan-Undangan No. 3 Tahun 1985 yang dijadikan landasan hokum pemilu. Dalam pemilu 1987, semua dalam kontestan dalam pemilu sudah menerima Pancasila sebagai asas tunggal sehingga semua kontestan tidak lagi  mempersoalkan dasar dan asas partai. Konsekuensinya, semua kontestan pemilu harus menggunakan tanda gambar yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Oleh karena itu, Partai Persatuan Pembangunan mengubah tanda gambar partainya yang semula Kabah menjadi bintang segi lima sesuai dengan lambang bintang pada Garuda Pancasila. Tanda gambar PDI juga mengalami perubahan, sedangkan untuk Golkar masih tetap sama.
•          Sejak pemilihan umum tahun 1987 waktu pelaksanaan kampanye telah diatur secara bergiliran sehingga satu hari hanya untuk satu kontestan, kemudian hari berikutnya untuk kontestan lain agar dapat berlangsung tertib, aman dan terhindar dari bentrokan antar parpol. Pada pemilu 1987 keanggotaan DPR ditambah menjadi 500 orang dan MPR menjadi 1000 orang.
Pemilu 1992
•                          Pada tanggal 9 Juni 1992 diselenggarakan pemilu 1992 untuk menyusun DPR dan MPR yang bertugas memilih kepemimpinan nasional. Dalam pemilu 1992 Golkar meraih kemenangan mutlak. Dalam sidang umum MPR hasil pemilu 1992, Presiden Soeharto kembali terpilih menjadi Presiden untuk masa jabatan yang kelima didampingi Try Sutrisno sebagai wakil presiden.
Pemilu 1997
Pada tahun 1996, suhu politik Indonesia mulai meningkat karena akan diselenggarakannya pemilu 1997. Dalam percaturan politik, Golkar berusaha mempertahankan dominasinya, sedangkan PPP dan PDI juga ingin menambah perolehan suaranya dalam pemilu. Namun, PDI sedang mengalami konflik internal antara PDI pro-Mega dan PDI pro-Suryadi yang pecah dalam bentrokan berdarah penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta tanggal 27 Juli 1996.
                Peristiwa kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) tersebut telah memengaruhi perpolitikan nasional. Beberapa pihak menganggap pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa Kudatuli dengan mendukung kubu Suryadi. Selain itu, menjelang pemilu 1997 kondisi politik terus memanas dengan terjadinya kerusuhan di berbagai daerah, seperti di Situbundo, Tasikmalaya, dan Singkawang.
Ditengah kondisi politik yang kurang stabil tersebut dilaksanakan pemilu 1997sebagai pemilu ke-7 pada tanggal 29 Mei 1997. Dalam pemilu 1997 Golkar kembali meraih kemenangan mutlak, disusul PPP, dan PDI. Selanjutnya, dibentuk DPR-MPR RI hasil pemilu 1997 yang dipimpin oleh Harmoko. Dalam sidang umum 1998, presiden Soeharto terpilih kembali dalam masa jabatan keenam didampingi B.J Habibie sebagai wakil presiden.
PENATARAN P4  (PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA)
•          Penataran P4 diberikan kepada masyarakat Indonesia dengan maksud agar Pancasila tidak disalahtafsirkan.
•          P4 disebut Juga Eka Prasetya Panca Karsa  ( Satu Janji Untuk mencapai lima kehendak)
•          P4 mendapat pengesahan  MPR melalui TAP MPR No.II /MPR/1978. 
•          Tujuan penataran P4 adalah mewujudkan manusia Pancasila. Yaitu manusia Indonesia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekwen mengamalkan Pancasila. 
•          Konsisten adalah setia kepada  apa yang diyakini benar dan adil. 
•          Konsekwen adalah kemampuan menghadapi konsekwensi atau akibat dari sikap laku dengan tabah, sabar dan tawakal serta  bertanggung jawab.  
•          Penataran P4 ini diberikan kepada seluruh komponen masyarakat seperti; pelajar, Mahasiswa, Pegawai Negeri dan masyarakat umum.
PEMBANGUNAN NASIONAL
•          Pembangunan Nasional  bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
•          Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu jasmani dan rohani atau lahir dan bathin.
•          Pelaksanaan pembangunan nasional bertumpu pada  3 program yang terkenal dengan nama TRILOGI PEMBANGUNAN yaitu;
a.      Pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
c.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.


Azas Pembangunan Nasional
Azas pembangunan nasional ada 7 macam yaitu :
•          Azas manfaat
      Maksudnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah  harus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
•          Azas usaha bersama
      Maksudnya pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh rakyat, jika tidak maka pembangunan tentu tidak akan berhasil.
•          Azas  demokrasi
Maksudnya  pembangunan harus melalui proses musyawarah agar pembangunan tersebut tidak salah alamat dan sesuai dengan kepentingan rakyat .
•          Azas adil merata 
Maksudnya  pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata keseluruh penjuru pelosok tanah air dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
•         Azas perikehidupan dalam keseimbangan
Maksudnya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Jangan membangun secara  serampangan sehingga merusak lingkungan hidup.
•         Azas kesadaran hukum
Maksudnya pembangunan harus sesuai dengan aturan hukum . Jangan melaksanakan pembangunan dengan cara melanggar hukum.
•          Azas kepercayaan diri pembangunan
Maksudnya dapat sukses dijalankan jika bangsa Indonesia memiliki rasa percaya diri, yakin bahwa kita sanggup membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar.







MODAL DASAR pembangunan nasional
  1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
  2. Kedudukan geografis
  3. Sumber kekayaan alam
  4. Jumlah penduduk
  5. Modal rohani dan mental
  6. Modal budaya
  7. Potensi efektif bangsa
  8. Angkatan bersenjata
Factor Dominan pembangunan nasional
Dalam menggerakkan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional perlu diperhatikan faktor dominan sebagai berikut;
•          Faktor demografi dan sosial budaya.
•          Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi
•          Faktor klimatologi
•          Faktor flora dan fauna
•          Faktor kemungkinan pengembangan
Contoh pembangunan Fisik misalnya :
  1. Pembangunan gedung
  2. Pembangunan kantor
  3. Pembangunan sekolah
  4. Pembangunan pasar
  5. Pembangunan rumah sakit
  6. Pembangunan sarana olah raga
  7. Pembangunan jalan
  8. Pembangunan jembatan
  9. Pembangunan Tempat Hiburan Rakyat
  10. Pembangunan Taman Kota
Contoh pembangunan non fisik atau yang bersifat perbaikan mental atau moral misalnya;
  1. pendidikan formal dan non formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
  2. program pemberantasan buta huruf
  3. kegiatan peringatan hari besar keagamaan
  4. pendidikan dibidang seni dan budaya
  5. pelaksanaan festival kebudayaan
  6. dsb
Sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS Tahun1968 maka dibentuklah   Kabinet Pembangunan I yang bertugas melaksanakan lima program kerja yang disebut Pancakrida, yaitu;
  1. Menciptakan stabilitas politik nasional.
  2. Menyusun dan merencanakan Repelita ( rencana pembangunan lima tahun ).
  3. Melaksanakan pemilihan umum
  4. Mengadakan pembersihan terhadap aparatur Negara dari unsur-unsur G 30 S/PKI.
  5. Mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dan penyelewengan-penyelewengan terhadap pancasila.
•         Demi tercapainya tujuan  pembangunan nasional maka pembangunan dilaksanakan secara bertahap.
•         tahapan-tahapan pembangunan dikenal dengan istilah Repelita atau Rencana pembangunan lima tahun.

PEMBANGUNAN  LIMA  TAHUN  (PELITA)
•          PELITA I
Pelita I dimulai pada 1 April 1969 s/d 31 Maret 1974.
Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar  bagi pembangunan tahap berikutnya. 
Sasaran yang hendak dicapai adalah ; pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani.
•          PELITA II
Pelita II dimulai pada 1 April 1974 s/d 31 Maret 1979.
Sasaran UTAMA Pelita II adalah  tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prsarana, kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

•          PELITA III
Pelita III dimulai pada 1 April 1979 s/d 31 Maret 1984.
Pelita III menekankan pada trilogi pembangunan, Asas pemerataan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan antara lain melalui 8 jalur pemerataan yaitu;
  1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak khususnya pangan sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
  7. pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
  8. pemerataan memperoleh keadilan.
•          PELITA IV
Pelita IV dimulai pada 1 April 1984 s/d 31 Maret 1989. 
Hasil yang telah dicapai orde baru sampai pelita IV adalah;
•          Swasembada Beras
–        Pada pelita ini pemerintah lebih menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan Industri yang dapat menghasilkan mesin Industri sendiri.
–        Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai Swasembada Beras.
–        Kesuksesan ini membuat  Indonesia mendapat penghargaan dari FAO.    Presiden Soeharto diundang berpidato didepan konferensi FAO ke 23 di Roma Italia pada tanggal 14 Nopember 1985.
•          Keluarga Berencana
   Kenaikan Produksi pangan yang besar tidak banyak artinya jika pertambahan penduduk tidak terkendali. Oleh sebab itu  pemerintah orde baru melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) .
•          TUJUAN KB  adalah mengendalikan jumlah penduduk agar tercapai jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan.
•          HASIL PROGRAM KB adalah pemerintah dapat menekan laju pertambahan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

•          Bidang kesehatan
pemerintah melaksanakan program imunisasi polio kepada bayi dan anak-anak balita diseluruh Indonesia.
•          Bidang Perumahan
   Dalam Bidang Perumahan Pemerintah membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) pada bulan Mei 1972  dan sebagai badan pelaksananya pemerintah membentuk Perum Pembangunan Rumah nasional (Perumnas)

•          PELITA V
    Pembangunan dititik beratkan pada sektor pertanian dan Industri guna memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang barang untuk eksport.

•          PELITA VI
   Pemerintah masih menitik beratkan pembangunan pada bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta peningkatan SDM sebagai pendukungnya.
Hasil-Hasil Pembangunan
•          Pelita I yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 itu dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan I dan seluruh rakyat Indonesia.
•          Sasaran tiap-tiap Pelita adalah bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perluasan lapangan kerja, perumahan rakyat, dan kesejahteraan rohani.
•          Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, seperti pembangunan Pertanian,Industri, pertambangan, Prasarana, hukum, pendidikan, dan agama.
Bidang Pertanian
•          Pembangunan sector pertanian menjadi prioritas utama sehingga dicanangkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berupa rehabilitasi irigrasi, penggunaan bibit unggul, pemupukan secara baik, dan pemberantasan hama.
Bidang Industri
•              Pembangunan dalam bidang industri menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Industri-industri yang juga berkembang antara lain seperti Industri kertas, Industri kimia, Industri logam, Industri mesin, alat-alat listrik, dan alat-alat transportasi.


Bidang Pertambangan
•          Hasil pertambangan yang cukup besar di Indonesia adalah minyak bumi. Timah merupakan hasil tambang yang penting setelah minyak bumi.
•          Hasil pertambangan timah terus mengalami peningkatan apalagi setelah dilakukan penambangan timah lepas pantai.
•          Tambang emas juga mengalami peningkatan seperti penambangan emas di Cikotok.
Bidang Energi
•          Meningkatnya hasil tambang minyak dan gas bumi telah pula meningkatkan penggunaan energi.
•          Adapun pusat-pusat energy listrik yang ada di Indonesia,antara lain sebagai berikut.
–        Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di Karangtes ( Jawa Timur ) dan Riam Kanan (KAL-SEL).
–        Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Keramasan (Palembang) dan di Tanjung Priok (Jakarta).
–        Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Semarang dan di Belawan,Medan.
–        Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu
Bidang Prasarana
•          Pembangunan bidang prasarana menyangkut bidang irigasi,perhubungan, dan pendidikan.
•          Selama Pelita I sudah banyak jaringan irigasi yang diperbaiki maupun dibangun.
•          Pembangunan prasarana perhubungan mengalami peningkatan, seperti perbaikan dan pembukaan jalan baru, perbaikan jembatan, pemasangan rel kereta api, penyediaan armada, dan alat pengangkutan.
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
•          Transmigrasi dilaksanakan dengan memindahkan penduduk pulau Jawa ke daerah yang masih jarang penduduk seperti:
–        Jambi, Sum-sel, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Kalsel,  Sulsel dan Sultengah.
Bidang Agama
•          Pembangunan bidang agama meliputi pembangunan sarana ibadah seperti:  masjid, gereja, Vihara dan Pura,
•          Lembaga pendidikan dan pembinaan agama juga terus ditingkatkan, seperti pembangunan pondok-pondok pesantren.


Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
•          Pendidikan dan kebudayaan merupakan proses yang sangat penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
•          Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, seperti :
•          Pembangunan gedung-gedung sekolah, kampus, perpustakaan dan laboraturium.
•          Untuk mengembangkan bidang kebudayaan telah ditingkatkan pembinaan kesenian, kepurbakalaan, permuseuman, dan pembinaan bahasa.

SELESAI!!


One Response so far.

  1. pak muliadi says:
    19 September 2016 pukul 20.32

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


Posting Komentar